Selaim itu, kebijakan kontoversial lainnya yakni, pembinaan siswa bermasalah di barak militer, hingga gagasan vasektomi sebagai prasyarat bantuan sosial. Pola-pola kebijakan seperti tersebut itu menunjukkan kecenderungan kemungkinan dari kepemimpinan yang sentralistik dan boleh jadi minim konsultasi, yang pada akhirnya menggerus semangat desentralisasi pascareformasi.
Ke depan, pemerintah Provinsi harus lebih menekankan pendekatan dialogis, kolaboratif, dan berbasis hukum dalam menetapkan kebijakan yang menyentuh wilayah otonomi daerah lainnya. Gubernur seharusnya berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator pembangunan antar daerah, bukan sebagai pemegang komando tunggal yang menetapkan kebijakan sepihak.
Dalam hal ini, prinsip dasar otonomi daerah—yakni kesetaraan antar level pemerintahan dalam bingkai koordinasi, bukan subordinasi—merupakan hal krusial yang perlu dipahami secara mendalam oleh semua pihak. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi wajib mematuhi ketentuan fundamental yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah.
