Dalam konteks ini, apabila para Bupati dan Walikota merasa bahwa kebijakan Gubernur telah melampaui kewenangan atau berdampak negatif pada kinerja pemerintahan mereka, maka jalur konstitusional. Langhah hukum seperti gugatan ke PTUN, permohonan judicial review ke Mahkamah Agung, atau pengajuan sengketa kewenangan antar lembaga ke Mahkamah Konstitusi perlu dipertimbangkan sebagai cara sah dan elegan dalam negara hukum.
Mekanisme hukum seperti tersebut dijamin oleh sistem peradilan Indonesia sebagai bentuk koreksi atas kemungkinan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan administratif. Apalagi, ini bukan pertama kalinya Gubernur Dedi Mulyadi menerbitkan kebijakan kontroversial.
Sebelumnya, publik juga dihebohkan dengan larangan wisuda siswa, pembatasan study tour keluar Provinsi. Kebijakan ini diberlakukan secara tegas, termasuk melalui pemecatan atau penonaktifam Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang dianggap melanggar surat edaran sebelumnya.
