Di sinilah peran Menteri Dalam Negeri menjadi sangat penting. Berdasarkan Pasal 373 UU No. 23 Tahun 2014, Mendagri bertindak sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi. Maka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian boleh jadi perlu memberikan klarifikasi sekaligus teguran apabila ada praktik kebijakan yang berpotensi melewati batas kewenangan Gubernur. Kejelasan ini penting untuk menjaga keseimbangan relasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kerangka negara kesatuan.
Tak kalah penting, kebijakan ini juga perlu ditinjau dari perspektif perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara bertanggung jawab menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.
