Fenomena ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran prinsip otonomi daerah, di mana seharusnya hubungan antar level pemerintahan dibangun atas dasar koordinasi, bukan subordinasi. Pemerintah Provinsi idealnya bertindak sebagai fasilitator pembangunan, bukan pemegang komando tunggal.
Atas kebijakan Gubernur Jawa Barat, KDM, tersebut, wajar jika muncul sejumlah pertanyaan: Untuk apa aturan ini diberlakukan? Apakah kebijakan ini didasarkan pada kajian yang kuat dan relevan?
Pertanyaan selanjutnya, apakah Menteri Dalam Negeri perlu mengambil sikap tegas terhadap kebijakan yang berpotensi menyalahi semangat otonomi daerah? Dan apakah Bupati atau Walikota sebaiknya menempuh jalur gugatan untuk menjaga kewenangan pemerintahannya?
Jangan-jangan, kebijakan sentralistik justru kembali menguat di era yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip desentralisasi.
