*Kebijakan Sentralistik di Era Otonomi Daerah?*
Reformasi membawa semangat otonomi daerah dengan desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah. Namun, kebijakan seperti jam malam pelajar oleh Gubernur Jawa Barat boleh jadi menunjukkan gejala kebijakan sentralistik dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Kebijakan ini jelas menimbulkan pertanyaan karena mungkin dapat dianggap minim kajian data dan partisipasi publik, serta tidak mempertimbangkan kondisi wilayah yang beragam.
Kemudian, aturan jam malam pelajar juga boleh jadi berpotensi melanggar prinsip otonomi daerah yang menekankan koordinasi, bukan subordinasi. Jika dibiarkan, mungkin kecenderungan ini dapat menggerus semangat desentralisasi dan menciptakan ketimpangan kebijakan di tingkat lokal.
