KUALA KAPUAS ll Bedanews.com – Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDN 3 Hampatung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menuai sorotan. Proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp865.653.572 itu dipertanyakan setelah Kepala SDN 3 Hampatung, berinisial VS mengakui bahwa pekerjaan revitalisasi dilaksanakan oleh pihak ketiga.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap mekanisme pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang pada prinsipnya mengedepankan pola swakelola melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan melibatkan unsur sekolah dan masyarakat sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang mengerjakan pembangunan fisik, tetapi apakah proses penunjukan pelaksana, pengelolaan anggaran hingga pertanggungjawaban pekerjaan telah sesuai ketentuan.
*Kepala Sekolah Akui Tunjuk Pihak Ketiga*
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kepala SDN 3 Hampatung berinisial VS mengakui bahwa, pekerjaan revitalisasi dilaksanakan oleh pihak ketiga berinisial M.
Pengakuan ini perlu mendapat penjelasan lebih lanjut, terutama apakah pihak ketiga tersebut hanya membantu aspek teknis atau justru mengambil alih seluruh pelaksanaan pembangunan, termasuk pengadaan material, perekrutan tenaga kerja dan pengendalian pekerjaan di lapangan.
Sebab, apabila pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga, perlu dipastikan apakah pola tersebut dibenarkan dalam petunjuk teknis program atau justru bertentangan dengan mekanisme swakelola yang berlaku.
*Pekerja Didatangkan dari Luar, Warga Sebut Pelaksana Pihak Ketiga*
Keterangan lain disampaikan seorang warga setempat berinisial N yang mengaku mendapat tugas dari pihak pelaksana untuk mencatat material yang masuk ke lokasi pembangunan. Saat ditemui pada 10 September 2026 pagi, N menyebut bahwa pekerjaan ditangani seorang perempuan berinisial M dan tenaga kerja didatangkan dari luar daerah.
“Pelaksananya Ibu M, pekerjanya membawa anak buah dari luar,” ungkapnya.
Keterangan warga tersebut semakin memperkuat perlunya penelusuran mengenai pola pelaksanaan pekerjaan revitalisasi di SDN 3 Hampatung, terutama terkait sejauh mana keterlibatan P2SP dan masyarakat setempat sebagaimana prinsip pelaksanaan program.
*Pelaksana Sebut Ditunjuk Langsung Kepala Sekolah*
Dalam perkembangan berikutnya, pihak yang mengaku sebagai pelaksana pekerjaan memberikan keterangan melalui sambungan telepon pada Kamis, 5 November 2026. Ia menyatakan bahwa, dirinya ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk melaksanakan pekerjaan revitalisasi tersebut.
“Sebagai pelaksana saya ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Pekerjaan dilaksanakan sudah sesuai. Penunjukan itu karena kepala sekolah tidak bisa bekerja dan tidak mengerti, sehingga terpaksa menunjuk saya langsung sebagai pelaksana,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika penunjukan dilakukan langsung oleh kepala sekolah, bagaimana proses itu dituangkan dalam administrasi program? Apakah telah melalui keputusan dan mekanisme P2SP? Siapa yang mengendalikan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan?
Alasan kepala sekolah tidak dapat bekerja atau tidak memahami teknis pembangunan juga perlu diperjelas. Sebab, keterbatasan kemampuan teknis tidak serta-merta menghapus tanggung jawab kepala sekolah untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
*Dana Rp865 Juta Bukan Anggaran Kecil, Transparansi Harus Dibuka*
Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan. Karena bersumber dari anggaran negara, pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis, mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dalam konteks SDN 3 Hampatung, terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara terbuka, yakni apakah pembentukan dan pelaksanaan tugas P2SP telah sesuai ketentuan, apakah penunjukan M sebagai pelaksana dibenarkan dalam juknis, siapa yang mengendalikan pembelian material dan pembayaran tenaga kerja, serta siapa yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan dan penggunaan dana sebesar Rp865.653.572 tersebut.
Pertanyaan ini penting agar tidak muncul kesan bahwa mekanisme swakelola hanya menjadi formalitas administrasi, sementara pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya dikendalikan pihak lain.
Dinas Pendidikan dan Inspektorat Perlu Turun Tangan, Rabu (11/11/2026).
Dengan adanya pengakuan kepala sekolah dan keterangan pihak pelaksana mengenai penunjukan langsung, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas serta Inspektorat patut melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program revitalisasi di SDN 3 Hampatung. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah mekanisme pelaksanaan, penunjukan tenaga pelaksana, penggunaan dana serta laporan pertanggungjawaban telah sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu menjelaskan bentuk pelanggaran administrasi maupun konsekuensi yang mungkin timbul berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, dugaan penyimpangan tidak boleh disimpulkan sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan dari instansi berwenang.
Hingga berita ini disusun, pihak M selaku pelaksana sebelumnya belum memberikan tanggapan saat dihubungi melalui telepon untuk dimintai klarifikasi. Dalam keterangan berikutnya pada 5 November 2026, pihak yang mengaku sebagai pelaksana telah memberikan penjelasan mengenai penunjukan dirinya oleh kepala sekolah.
*Publik Menunggu Penjelasan, Bukan Sekadar Hasil Bangunan*
Nilai anggaran Rp865,6 juta bukan jumlah yang kecil. Masyarakat tentu berharap dana revitalisasi benar-benar menghasilkan fasilitas pendidikan yang berkualitas sekaligus dikelola melalui mekanisme yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan ini bukan untuk menghambat pembangunan sekolah, melainkan memastikan uang negara dikelola sesuai aturan.
Keberhasilan program revitalisasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan baru, tetapi juga dari transparansi proses, ketepatan penggunaan anggaran serta kepatuhan terhadap mekanisme pelaksanaan.
Kini, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pihak terkait adalah: Jika program revitalisasi mengatur mekanisme swakelola melalui P2SP, atas dasar apa pekerjaan senilai Rp865,6 juta di SDN 3 Hampatung ditangani pihak ketiga yang mengaku ditunjuk langsung oleh kepala sekolah?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting, agar tidak ada ruang bagi spekulasi publik dan seluruh penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. (Tt Progresif).
