Untuk itu, maka kebijakan seperti jam malam seharusnya dirumuskan melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah tingkat dua berdasarkan kebutuhan lokal, bukan melalui perintah dari Gubernur.
Surat Edaran Gubernur Jabar tersebut, juga bukan produk hukum yang bersifat mengikat. Tidak seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda), surat edaran bersifat administratif internal dan tidak memiliki kekuatan hukum normatif. Oleh karena itu, Bupati dan Walikota boleh jadi tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan isi surat edaran tersebut, terutama jika substansinya dinilai menyalahi prinsip otonomi daerah atau bahkan hak asasi anak.
Sekali lagi, saya harus mengakui bahwa tujuan diberlakukannya jam malam bagi pelajar pada dasarnya baik. Namun, saya berpendapat bahwa jika kebijakan tersebut diterapkan tanpa kajian berbasis data (evidence-based policy) dan tanpa melibatkan partisipasi publik, maka hal itu berpotensi melanggar hak-hak dasar anak.
