Menurut Airlangga, stok beras perlu dijaga karena pemerintah melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain itu, adanya banjir yang menerjang beberapa daerah mengancam ketersediaan pasokan beras. (kompas.com, 6/3/2021)
Namun, kebijakan tersebut mendapat respon dari beberapa pihak. Salah satunya Ketua Departemen Litbang Teknologi Pertanian KTNA Kabupaten Bandung, Andri Ramadani menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras. Menurutnya, kebijakan peningkatan produktivitas padi lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan membeli beras dari negara lain.
“Kalau dengan impor ini, ya dengan cepat langsung terpenuhi, tapi kan merugikan petani. Sampai kapan terus begini, kapan bisa swasembada padi lagi? Padahal presiden menyatakan kita harus cinta produk nasional dan benci produk luar.
