Namun jika opsi tersebut tetap menemui jalan buntu akibat struktur BUMN yang tertutup, maka langkah alternatif yang dapat diambil adalah membentuk entitas baru: Port of Betawi. Pelabuhan ini bisa dikelola langsung oleh Pemprov DKI melalui BUMD atau skema kemitraan strategis lainnya. Port of Betawi bisa menjadi pelengkap sekaligus penyeimbang dari dominasi Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan demikian, Jakarta tidak hanya menanggung dampak logistik nasional, tetapi juga memperoleh manfaat ekonominya secara adil.
Saya mengusulkan nama Port of Betawi karena Jakarta adalah tanah Betawi, dan penamaan ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap masyarakat Betawi sebagai penduduk asli ibu kota. Perlu diketahui, gagasan pelabuhan milik daerah sejatinya bukan hal baru. Pada masa Gubernur Fauzi Bowo (Foke), pernah diusulkan pembangunan Pelabuhan Marunda. Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sempat pula digagas pendirian Port of Jakarta. Namun semua rencana tersebut belum sempat terwujud karena berbagai hambatan struktural dan birokrasi.
