Seluruh kebijakan tersebut perlu dijadikan sebagai titik masuk penting untuk mengkaji posisi dan kewenangan seorang Gubernur.
Dalam konteks ini, kajian tersebut tentu harus dikaitkan dengan kebijakan Bupati dan Walikota dalam kerangka hukum tata negara serta prinsip otonomi daerah. Hal ini wajar, mengingat Walikota dan Bupati juga merupakan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Sama seperti Gubernur, Walikota dan Bupati juga diusulkan oleh partai politik yang berbeda-beda sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Salah satu kebijakan awal KDM yang menimbulkan perdebatan adalah larangan study tour sekolah ke luar provinsi. Kebijakan ini diberlakukan secara tegas, termasuk melalui pemecatan atau penonaktifam Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang dianggap melanggar surat edaran sebelumnya.
