Penyebab lainnya adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang BKPPW kurang tersosialisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih seringnya staf Kabupaten/Kota kurang mendukung secara politis dan administratif terhadap keberadaan staf BKPPW yang sedang melakukan tugas fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota tersebut, atau masih sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi yang dilakukan staf BKPPW yang hanya dilakukan secara sepintas dan tidak berkelanjutan secara menyeluruh sehingga masih banyak ditemui aparat atau staf Kabupaten/Kota yang kurang memahami fungsinya dalam pelaksanaan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.










