BEDAnews.com
DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Panitya Khusus (pansus) IV saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) prakarsa DPRD tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Yang perlu disosialisasikan dan dipahami dalam Peraturan daerah ini nantinya sesungguhnya adalah pengaturan zona larangan merokok bukan larangan merokok.
Demikian dikatakan anggota Pansus IV Dr. Hj. Iemas Masithoh M Noor, SH., MH pada saat melakukan kunjungan kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Senin (5/11) dalam rangkaian pembahasan raperda yang semula merupakan usulan eksekutif tetapi mentok hingga kemudian diajukan lagi sebagai raperda prakarsa DPRD.
“Perlu di tegaskan Perda ini mengatur zona larangan merokok atau smoking area jadi bukan melarang untuk tidak merokok,” kata Iemas.
Lebih lanjut dikatakannya. Pansus VI mendapatkan banyak masukan dan informasi terkait perumusan Raperda KTR salah satunya mengenai larangan pemasangan iklan.
“Pelarangan iklan yang berbau rokok masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Cirebon dalam menegakan Perda KTR ini, Kabupaten Cirebon telah merumuskan perda ini sejak dua tahun terkahir ini dan selalu gagal oleh persoalan iklan rokok yang memang menjadi pendapatan daerah yang menguntungkan,” ujarnya.
Caleg PKB untuk DPR RI dari Cirebon ini mengingatkan. Harapan kedepan dengan adanya Perda ini, orang semakin sadar bahwa kesehatan itu sangat penting sehingga pada akhirnya masyarakat tidak merokok untuk menjadi sehat dan kesehatan yang berkualitas dan anggaran untuk membeli rokok akan dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi.@
