Bandung BEDAnews.com
Ingin berbagi pengalaman berbagai program kerja dengan ke alat kelengkapan dewan di DPRD Jabar. Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Banten yang dipimpin ketuanya Zaid El Habib, diterima dan dilayani Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Mereka ke DPRD Jabar ini untuk berbagi pengalaman dengan anggota DPRD Jabar tentang kegiatan Reses, sosialisasi Prolegda, Perda, dan soal kunjungan kerja ke luar negeri. Selain itu juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antar lembaga legislatif daerah.
Sebagaimana dikatakan Kabag Humas dan Protokol DPRD Provinsi Jawa Barat, Yedi Sunardi, SE. MM. Kepada BEDAnews di Gedung DPRD Jabar. Jl, Diponegoro 27 Bandung Senin (5/11).
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten ke DPRD Jabar ini, untuk berbagi pengalaman tentang program kerja DPRD jabar.
“Diantaranya, Komisi I Banten mempertanyakan, apakah kegiatan reses dapat dilaksanakan diluar hari kerja yaitu hari Sabtu dan Minggu, karena berdasarkan peraturan baru peleksanaan reses hanya 8 hari kerja . Kita jelaskan bahwa pelaksanaan reses, anggota DPRD Jabar dilaksanakan pada hari kerja saja, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu. Dan juga setiap anggota dewan yang melakukan reses didampingi oleh staf Setwan.” Ujar Yedi.
Sedangkan terkait sosialisasi Perda, berbeda dengan DPR RI, dimana sosialisasi UU itu melekat bagi anggota DPR RI, Namun, bagi anggota DPRD Provinsi Jabar sosialisasi Perda tidak melekat. Untuk di DPRD Jabar, yang melakukan sosialisasi Perda Prakarsa dilakukan oleh Komisi terkait sebagai yang memprakarsai Reperda. Jadi tidak melekat seperti anggota DPR RI.
Selain itu Komisi I DPRD Banten juga mempertanyakan prosedur perjalanan ke luar Negeri, baik yang dilakukan oleh Anggota Dewan maupun Staf Sekretariat Dewan. Kita jelaskan , bahwa di DPRD Jabar, perjalanan ke luar negeri didasarkan kepada undangan dari eksekutif untuk mendampingi kegiatan ketika mereka diundang keluar negeri.
Sementara mengenai target Perda yang telah ditetapkan dalam Prolegda, kita sampaikan bahwa target Perda sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Prolegda. Misalkan dalam setahun, ditetapkan dalam Prolegda sebanyak 20 Raperda, ke 20 Raperda tersebut kita bahas dan susun, namun setelah dikonsultasikan ke Kemendagri, ada yang disetujui ada yang yangkut, sehingga yang bisa ditetapkan jadi perda berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri, tidak 20, jelasnyaYedi.
Sementara Ketua Komisi I Dewan Banten Zaid El Habib menyatakan “Saat kita datang ke DPRD Jabar ini, ternyata anggota DPRD Jabar sedang pada sibauk Pansus dan Kunjungan kerja juga, sehingga kita diterima oleh Staf Kesekretariatan, oleh Kabag Humas dan Protokol, Yedi Sunardi dan Kabag Umum-Kepagawaian Siti Nina, Ujar Zaib@hermantz hermitz
