Bandung. BEDAnews.com
Wacana dibubarkannya Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) mendapat tanggapan serius dari DPRD Provinsi Jawa Barat.
Berikut tanggapan yang disampaikan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat:
Keberadaan Badan Koordinasi Pemerintahan daan Pembangunan Wilayah (BKPPW) di Provinsi Jawa Barat di atur melalui Peraturan Daerah nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
Dalam pasal 23 Perda tersebut, dibentuk 4 (empat) lembaga BKPPW yang disesuaikan dengan ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing, yaitu:
1).Lingkup tugas Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.
2).Lingkup tugas Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II, meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Subang.
3).Lingkup tugas Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.
4).Lingkup tugas Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya,Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar.
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki pendapat bahwasanya keberadaan dari BKPPW ini masih memiliki banyak permasalahan.
Permasalahan tersebut tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi BKPPW yang telah di atur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada pasal 2 (1) Peraturan Gubernur tersebut di uraikan bahwa BKPPW memiliki kewenangan dan tugas pokok menyelenggarakan koordinasi bidang kesekretariatan, pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial di Wilayah. Sedangkan pada pasal (2) diuraikan tugas pokok BKPPW sebagai berikut:
