Terjadinya hal tersebut, secara teknis, administratif dan politis menyebabkan tidak efektif dan efisiennya wewenang fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan proses pemerintahan umum yang dilakukan oleh aparat BKPPW.
Konsekuensi dari hal tersebut di atas guna diketahui faktor-faktor penghambat dan usaha pemecahan masalahnya adalah diperlukannya evaluasi terhadap kebijakan pembentukan dan kewenangan BKPPW.
Berdasarkan uraian di atas, Komisi I berpendapat bahwa eksistensi BKPPW memiliki banyak permasalahan NAMUN keberadaannya dianggap masih relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Agar peranan BKPPW dapat berperan lebih meningkat, Komisi I memiliki rekomendasi sebagai berikut:
1).Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi di wilayah Jawa Barat, pentahapan koordinasi mutlak dilaksanakan dan setiap kota/kabupaten agar membuat indikator kinerja yang lebih objective mulai dari indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) serta dampak (impacts).
