Terindikasikan bahwa penyebab dari kurang optimalnya peran fasilitasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi adalah masih terdapatnya perbedaan penafsiran dari pimpinan daerah (Kabupaten/Kota) berserta stafnya yang wilayahnya menjadi ruang lingkup tugas BKPPW terhadap fungsi dan peran BKPPW itu sendiri.
Kedua, masih rendahnya daya dukung politis dari Bupati/Walikota yang sering mengabaikan rapat kerja atau program kerja yang dilakukan oleh BKPPW.
Salah satu penyebab permasalahan di atas adalah dipicu oleh masih minimnya kelayakan teknis yang ditujukan oleh masih kurang lengkapnya peraturan atau pedoman pelaksanaan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi terhadap peranan lembaga BKPPW.
Selain itu masih rendahnya dukungan ekonomi dan finansial terhadap keberadaan lembaga BKPPW.
