“Peraturan apa yang mereka pakai ijin HGU-nya sudah keluar, sementara ijin diverifikasinya belum keluar. Ini bisa di kategorikan menabrak aturan dan gugur secara aturan,” tegasnya.
Terkait Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang larangan penanaman sawit, Lutfi menyebut, kebun yang sudah berizin perlu dikaji dari sisi business to business (B2B). Namun dari aspek lingkungan, ia menilai sawit tidak sesuai dengan karakter agroekologi Jawa Barat karena berpotensi mengganggu keseimbangan air.
Lutfi Yahya menyebut, kewenangan berada pada BPN karena berkaitan dengan izin HGU. Hingga kini, Kabupaten Sukabumi belum memiliki tim penindakan khusus karena regulasi daerah masih dalam proses penyusunan.
“Jika perusahaan perkebunan tidak mematuhi regulasi ijin dari aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, itu jelas melanggar aturan dan berpotensi merugikan negara,” pungkasnya
