Meskipun pernyataan Sahroni mungkin dimaksudkan baik, sebagai anggota DPR ia seharusnya tidak menggunakan narasi yang terkesan merendahkan masyarakat. Sikap dan tutur kata seorang wakil rakyat semestinya mencerminkan penghormatan kepada konstituen yang diwakilinya.
Alih-alih menenangkan situasi, pernyataan tersebut justru memicu gelombang kemarahan di media sosial. Banyak netizen merasa diremehkan dan bahkan diserang secara personal. Bukannya meredakan tensi politik, komentar Sahroni justru memperdalam kekecewaan publik. Tidak tertutup kemungkinan tekanan akan semakin menguat dan berkembang menjadi desakan agar Ahmad Sahroni mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR RI.
Secara aturan, mekanisme untuk memberhentikan anggota DPR memang tersedia. Dewan Kehormatan DPR (BK/DKP) dapat memproses laporan jika dianggap ada pelanggaran etika atau merusak martabat lembaga. Selain itu, partai politik juga memiliki kewenangan untuk menarik kadernya dari parlemen melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Dengan demikian, desakan publik agar Sahroni mundur memiliki dasar yang lebih realistis dibandingkan tuntutan membubarkan DPR secara keseluruhan.
