Di sinilah pentingnya membedakan antara kritik terhadap institusi dan kritik terhadap individu. Membubarkan DPR jelas inkonstitusional dan berbahaya karena akan meruntuhkan sistem demokrasi yang sudah disepakati dalam UUD 1945. Sebaliknya, menuntut pertanggungjawaban personal seorang anggota DPR yang dinilai merendahkan rakyat adalah hal yang wajar dalam kerangka demokrasi. Hal itu bahkan bisa menjadi jalan pembelajaran politik, baik bagi elit maupun masyarakat, bahwa kekuasaan politik tidak boleh digunakan untuk menghina konstituen.
Jalan yang paling konstruktif adalah mendorong reformasi kelembagaan DPR secara bertahap, memperkuat mekanisme akuntabilitas internal, serta mengembalikan kepercayaan publik melalui kinerja nyata. Rakyat pun tetap memiliki senjata paling kuat, yaitu pemilu, untuk mengganti wakil-wakil yang dianggap tidak mampu menjalankan amanat.
