Bandung, BEDAnews – Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang perkara penggelapan dalam jabatan, sidang dengan beragendakan pembacaan putusan digelar di ruang V pada Kamis 2/7/2027.
Dalam persidangan tersebut, upaya hukum yang ditempuh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Wina Komara Law Firm Jakarta, Wina Widyanti Komara, S.H., M.H., membuahkan hasil signifikan.
Berkat strategi pembelaan yang taktis, vonis terhadap kliennya, Yanthi Direktur Utama PT Gadai Sejahtera berhasil dipangkas drastis menjadi 1 tahun penjara dari tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 3 tahun 6 bulan.
Catatan Hukum Penasihat Hukum
Kendati vonis lebih ringan dari tuntutan, Wina Widyanti tetap memberikan catatan kritis terhadap putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa perkara ini sejak awal seharusnya masuk ke ranah perdata, bukan pidana.
Wina menyoroti adanya ketimpangan antara fakta persidangan dengan pertimbangan hakim. Menurutnya, banyak poin dakwaan yang tidak terbukti kebenarannya dalam proses pembuktian, namun tetap dijadikan dasar vonis oleh majelis hakim.
Selain itu, Wina menilai pertimbangan hakim kurang komprehensif, di mana aspek sopan santun dan pengembalian kerugian hanya dianggap sebagai formalitas, padahal terdapat bukti substansial berupa Akta Perdamaian yang seharusnya menjadi penentu utama bahwa perkara ini telah selesai secara kekeluargaan.
Polemik Restorative Justice
Wina turut menyoroti kendala penerapan Restorative Justice (RJ) dalam kasus ini. Berdasarkan data, konflik yang dilaporkan oleh Suranta Sembiring sejak September 2023 tersebut sebenarnya telah berakhir damai pada Agustus 2024. Bahkan, laporan polisi telah dicabut dan terdakwa telah menunjukkan iktikad baik dengan mencicil kerugian perusahaan.
”Persoalannya, karena RJ tersebut tidak memiliki penetapan yang berkekuatan hukum tetap, klien kami tetap dinyatakan bersalah karena perkara ini dianggap tidak memenuhi syarat hukum RJ yang kaku,” jelas Wina.
Sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum
Dalam suasana persidangan yang haru, Yanthi menyatakan menerima putusan majelis hakim, sementara JPU menyatakan “pikir-pikir” atas vonis tersebut.
Meski sedianya berharap putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau Vrijspraak (bebas), Wina Komara tetap memegang teguh keyakinan bahwa tuduhan penggelapan dalam jabatan (Pasal 488 KUHP UU No. 1 Tahun 2023) pada dasarnya adalah sengketa perdata.
”Bagaimanapun juga, saya tetap menghargai putusan pengadilan. Kami berterima kasih dan menghormati palu hakim atas vonis hari ini,” pungkasnya.
