Bandung, BEDAnews – Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek dan praktik ijon di Kabupaten Bekasi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Senin (20/7/2026) mengungkap fakta baru.
Terdakwa Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, bersikeras bahwa aliran dana sebesar Rp8,5 miliar yang diterimanya bukanlah suap, melainkan murni pinjaman pribadi.
Dalam persidangan, Ade yang memberikan keterangan bersama ayahnya, H.M. Kuswara Kunang, menegaskan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa uang tersebut dipinjam dari Sarjan untuk keperluan pribadi dan disertai komitmen pengembalian.
”Kalau mau membantu saya secara pribadi, saya pinjam uang. Nanti tahun 2027-2028 saya ganti,” ujar Ade di hadapan majelis hakim.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh tim kuasa hukum terdakwa. Buche Sipahutar selaku kuasa hukum menyatakan bahwa perkara yang menjerat kliennya berakar dari hubungan utang-piutang biasa, bukan tindak pidana korupsi. Ia menduga kliennya telah terjebak dalam pusaran peristiwa yang turut menyeret pihak lain seperti Iin Parihin dan Yahya.
Sebagai bukti penguat, pihak kuasa hukum mengungkapkan bahwa Ade telah mencicil pengembalian utang tersebut sebesar Rp1 miliar kepada Sarjan.
”Kalau itu bukan pinjaman, mengapa ada pembayaran sebagian dan diminta kembali oleh pemberi pinjaman? Itu justru menguatkan bahwa hubungan mereka adalah utang-piutang,” tegas Buche.
Senada dengan Buche, kuasa hukum lainnya, Yusnaniar, berpandangan bahwa kasus ini lebih tepat dipandang sebagai sengketa perdata ketimbang kasus korupsi. Ia merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sarjan yang juga menyebutkan bahwa uang Rp8,5 miliar tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek apa pun.
”Pihak Sarjan di BAP menyatakan ini murni pinjam-meminjam. Tidak ada kaitannya dengan proyek. Bahkan proyek tahun 2025 sudah selesai, sedangkan tahun 2026 belum ada,” ungkap Yusnaniar.
Ia juga menyoroti ketiadaan unsur kerugian negara dalam perkara ini serta mengutip pandangan ahli hukum Profesor Sogar yang menyatakan bahwa hubungan hukum pinjam-meminjam uang merupakan ranah keperdataan.
Meski demikian, argumen dan pembelaan dari pihak terdakwa beserta tim kuasa hukumnya masih akan diuji lebih lanjut di persidangan.
Pihak Jaksa KPK tetap berfokus membuktikan keterkaitan aliran dana Rp8,5 miliar tersebut dengan dugaan korupsi proyek di Kabupaten Bekasi.
