Antara Negara Hukum dan Bangsanya yang Tak Taat Hukum: Analisa Aksi Demo Anarkis Di Indonesia

Dilema regulasi muncul: seberapa cepat dan sejauh mana pemerintah boleh campur tangan dalam moderasi platform tanpa menabrak kebebasan berekspresi? Jawabannya memerlukan keseimbangan. Di satu sisi, kebebasan berekspresi adalah pilar demokrasi; di sisi lain, platform yang memungkinkan monetisasi konten yang mendorong kekerasan harus dimintakan pertanggungjawaban. Ketika platform lamban merespons, atau ketika proses legal memakan waktu, ekonomi perhatian telah bergerak maju, mempercepat produksi konten berbahaya. Di sinilah kebutuhan adanya mekanisme koordinasi respons cepat—antara Kominfo, aparat penegak hukum, dan perwakilan platform—dengan prosedur yang adil dan transparan untuk menonaktifkan akun yang jelas-jelas mendorong kekerasan atau menyiarkan tindakan kriminal secara langsung untuk keuntungan.

No Result