JAKARTA || Bedanews.com – Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI) menilai, pembahasan RUU Perampasan Aset harus diarahkan terutama untuk memperkuat pemberantasan kejahatan yang menghasilkan kekayaan ilegal, khususnya korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan pejabat publik.
Pernyataan ini disampaikan PETISI AHLI merespons pemberitaan mengenai masuknya 13 jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset, mulai dari korupsi, tindak pidana perpajakan hingga perdagangan orang.
“Jangan sampai semangat perampasan aset justru dirasakan sebagai ancaman oleh rakyat yang tidak melakukan tindak pidana. Sasaran utamanya harus kekayaan yang berasal dari kejahatan, terutama hasil korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara,” tegas Pitra Romadoni Nasution, PETISI AHLI (Presiden Petisi Ahli) melalui keterangannya, Minggu (30/8).
