Bandung, BEDAnews – Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang dituntut hukuman 7 tahun penjara dalam sidang lanjutan perkara yang menjerat dirinya bersama HM Kunang di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Senin (3/8/2026).
Sementara itu, terdakwa HM Kunang dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Selain pidana badan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga melayangkan tuntutan pembayaran uang pengganti. Ade Kunang dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp11,4 miliar, sedangkan HM Kunang dituntut sebesar Rp1 miliar.
Keduanya didakwa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebut Dakwaan “Akal-Akalan”
Usai mendengarkan surat tuntutan, Ade Kunang secara tegas membantah sejumlah dalil yang disampaikan JPU di persidangan. Ia bahkan berbalik menilai dakwaan yang diarahkan kepadanya sebagai bentuk “akal-akalan”.
Soal Angka Rp107 Miliar Ade mempersoalkan kemunculan angka tersebut dan menantang jaksa untuk membuktikan pihak yang melakukan pelelangan serta pejabat penanggung jawabnya. Menurutnya, proses tersebut tidak pernah dibuktikan secara valid di persidangan dan bukan terjadi pada masa jabatannya.
Ia membantah pernah memerintahkan sekretaris pribadi maupun organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memenangkan pihak tertentu dalam tender proyek. Daftar yang disebut di persidangan diklaimnya murni program prioritas masyarakat.
Terkait Dana Rp8,5 Miliar
Ade menegaskan bahwa aliran dana sebesar Rp8,5 miliar merupakan murni hubungan utang-piutang, bukan bagian dari tindak pidana korupsi.
Respons Tim Penasihat Hukum
Tim penasihat hukum terdakwa, yang diwakili oleh Yusnaniar dan Buche Sipahutar, SH, menyatakan keterkejutannya atas tingginya tuntutan yang dibacakan oleh jaksa.
Pihak penasihat hukum menyatakan tidak sependapat dengan sejumlah bagian dalam tuntutan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan. Mereka menilai beberapa poin menyerupai metode salin-tempel (copy-paste) tanpa mengindahkan keterangan saksi maupun ahli.
Buche Sipahutar menyoroti tuntutan uang pengganti yang dinilai tidak berdasar, sebab tidak ada kerugian negara yang terbukti. Berdasarkan fakta persidangan, aliran dana Rp8,5 miliar adalah pinjaman pribadi, sementara pinjaman Rp1 miliar diklaim telah dikembalikan.
Sidang lanjutan perkara Ade Kunang dan HM Kunang selanjutnya akan beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa.
