Bandung, BEDAnews – Tim kuasa hukum terdakwa Asep Heri Hermawan alias Asep Bobi, Ari Purnama Sidik. S.H.,C.LI, dari kantor Ari Purnama Sidik,S.H & Partners angkat bicara terkait upaya hukum banding yang diajukan kliennya atas vonis satu tahun penjara dalam kasus perusakan kebun teh PTPN I Regional 2 Kebun Malabar.
Berdasarkan KUHAP Baru sidang tingkat banding digelar dengan agenda pemeriksaan ulang secara langsung, sidang dengan ketua majelis hakim Dr. Jonlar Purba digelar pada Rabu 7/7/2026
Dalam keterangannya, kuasa hukum terdakwa Ari Purnama Sidik., S.H.,C.LI menegaskan bahwa proses di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Bandung merupakan tahapan pemeriksaan ulang berkas perkara. Ia berharap Majelis Hakim PT Bandung dapat mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana diamanatkan dalam KUHAP baru.
Bantah Menyuruh Perusakan
Ari kembali menekankan bahwa kliennya tidak terbukti menyuruh atau memrintahkan perusakan pohon teh sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, tidak ada satupun saksi di bawah sumpah yang menyatakan bahwa Asep Heri memerintahkan pihak lain untuk melakukan pengerusakan.
”Justru fakta yang muncul adalah klien kami, Asep Heri, membeli over garap dari Asep Deni. Saat dibeli, kondisinya memang sudah rusak dan tidak ada tanaman teh lagi di lahan tersebut. Jadi, bukan menyuruh melakukan perusakan,” jelas Ari.
Berharap Klien Bebas
Terkait putusan satu tahun penjara di PN Bale Bandung, Ari mengaku sangat menyayangkan hal tersebut karena dinilai tidak selaras dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pihaknya meyakini bahwa kliennya tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan.
”Pada prinsipnya, sebagai advokat, kami ingin memperjuangkan hak terdakwa. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa sebetulnya tidak terbukti sama sekali melakukan perbuatan yang dituduhkan. Kami mengharapkan di tingkat banding ini, terdakwa bisa diputus bebas dari segala tuntutan,” tambah Ari.
Mengedepankan Keadilan Restoratif
Ari mengapresiasi langkah Majelis Hakim PT Bandung yang dinilainya sangat memperhatikan aspek keadilan dalam proses persidangan banding ini. Ia berharap penyelesaian perkara ini dapat menemukan titik temu, baik melalui mekanisme keadilan restoratif maupun penyelesaian secara kekeluargaan, mengingat ancaman hukuman dalam perkara ini berada di bawah lima tahun.
”Kami berharap majelis hakim di tingkat banding ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengedepankan prinsip keadilan yang diamanatkan oleh KUHAP baru,” pungkasnya.
