BATAM || Bedanews.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan menegaskan bahwa, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan bertujuan menghadirkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyadapan di Indonesia. Oleh karena itu sebagai salah satu rangkaian dalam penyusunan naskah akademik RUU Penyadapan, pihaknya menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai instansi dan elemen Masyarakat termasuk aparat penegak hukum (APH) di Kepulauan Riau (Kepri).
“Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan satu tahapan dalam perancangan undang-undang, kali ini terkakit RUU Penyadapan. Saat ini kita membutuhkan undang-undang penyadapan. Karena secara umum penyadapan itu dilarang, namun untuk kepentingan penegakan hukum hal itu diperlukan. Oleh karena itu, hari ini kita mendapatkan informasi, masukan, apirasi bagaimana sebenarnya penyadapan itu dilakukan, agar Masyarakat tidak dirugikan, namun penegakan hukum tetap dijalankan,” ujar Sturman dalam kunjungannya ke Polda Kepri, Batam, Senin (6/7).
