Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa RUU Penyadapan ini nantinya akan mengatur secara komprehensif berbagai aspek pelaksanaan penyadapan. Mulai dari Lembaga atau instansi yang berwenang melakukan penyadapan, mekanisme pelaksanaannya, jangka waktu penyadapan, hingga jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar dilakukannya penyadapan.
Pasalnya, tidak semua persoalan hukum bisa dilakukan penyadapan. Penyadapan hanya akan diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki dampak serius terhadap negara dan Masyarakat, serta pelanggaran hukum berat, seperti korupsi, narkoba dan terorissme.
Dengan kata lain, Baleg ingin memastikan agar RUU Penyadapan ini mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak privasi masyarakat dan efektivitas penegakan hukum. Karena itu, berbagai pengalaman aparat di lapangan menjadi bahan penting dalam penyusunan norma hukum.
