Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya menyebut.Wacana Perubahan nama Provinsi Jawa Barat jadi Tatar Pasundan. DPRD baru sebatas tampung aspirasi.
BANDUNG. BEDAnews.com – DPRD Jawa Barat sampai saat ini belum pernah menyetujui usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda. Seperti yang tengah ramai jadi pembicaraan saat ini.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna usai menggelar acara rutin dengan wartawan parlemen di rooftop Gedung DPRD Provinsi Jabar. Jl. Diponegoro 27 Bandung. Senin (6/7)
Buky Wibawa menegaskan, DPRD Jabar belum pernah menyetujui usulan perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Tatar Sunda.
Ketua DPRD yang budayawan ini menyebut, apa yang dilakukan DPRD saat ini sebatas menjalankan fungsi kelembagaan dengan menerima dan membahas aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Munculnya anggapan DPRD telah menyepakati perubahan nama provinsi, merupakan pemahaman yang tidak tepat.
Audiensi yang dilakukan Komisi I DPRD Jawa Barat bersama para penggagas perubahan nama, merupakan bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi yang menjadi tugas legislatif.
“Yang kami setujui, membahas aspirasi yang disampaikan masyarakat. Itu tidak berarti DPRD sudah menyetujui perubahan nama provinsi. Prosesnya masih panjang dan masih memerlukan banyak tahapan,” sehut Buky.
Ia menjelaskan, setiap usulan yang disampaikan masyarakat memiliki hak untuk diterima dan dikaji. Namun, sebelum masuk pada pembahasan yang lebih jauh, berbagai aspek harus menjadi perhatian, terutama dari sisi sosiologis.
Jabar merupakan provinsi yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan karakter masyarakat. Karena itu, setiap wacana yang menyangkut identitas daerah harus dipastikan diterima seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan perpecahan.
Ia mencontohkan, masyarakat di wilayah Cirebon maupun kawasan penyangga Jakarta memiliki latar belakang budaya berbeda. Karena itu, diperlukan dialog dan kajian komprehensif agar tidak muncul kesalahpahaman ataupun ego kewilayahan yang berpotensi memicu tuntutan pemekaran daerah.
“Persoalan sosiologis ini justru menjadi tantangan terbesar. Jangan sampai perubahan nama malah menimbulkan polarisasi atau memunculkan keinginan wilayah tertentu untuk memisahkan diri,” katanya.
Buky mengapresiasi niat para budayawan dan tokoh masyarakat yang mengusulkan perubahan nama sebagai upaya menjaga identitas budaya Sunda.
Tetapu Buky mengingatkan pemerintah daerah bersama DPRD harus memprioritaskan penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.
Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan, pembenahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penguatan pelayanan publik, serta upaya pengentasan kemiskinan harus tetap menjadi perhatian utama.@
