Diakuinya, dalam praktiknya aparat kepolisian menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan penyadapan, termasuk ketika menangani perkara yang urgent, membutuhkan waktu yang sangat cepat. Sementara terlebih dahulu harus melewati perijinan formal. Ia berharap, ijin tersebut tidak semata-mata melalui jalan formal, tetapi juga bisa dilakukan melalui komunikasi non formal, seperti lewat Hp, zoom dan lain sebagainya.
Dengan adanya RUU Penyadapan ini, pihaknya berharap dapat menjadi satu payung hukum bagi jajaran kepolisian dan tentunya APH lainnya dalam melakukan penyadapan sebagai salah satu cara pencarian alat bukti dalam penegakan hukum.
Dalam kesempatan itu, Sturman juga didampingi oleh anggota Baleg DPR RI lainnya seperti Rycko Menoza, Eva Monalisa, Arif Rahman, Siti Aisyah, Karmila Sari, Melati, Kartiks Sandra Desi M. Muazzim Akbar, M. Giri Ramanda Kiemas, I Nyoman Parta, Abdullah, Jazuli dan Edison Sitorus. (Ayu).
