Bandung, BEDAnews-
Walikota Bandung M.Ridwan Kamil menandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) disaksikan langsung oleh Menteri Perumahan Rakyat Dzan Faridz terkait pelaksanaan Pembahasan Usulan Program Pengembangan Kawasan dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 – Wilayah Barat dan Timur, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta,Kamis (13/02).
Menpera Dzan Faridz mengatakan, pada tahun 2010 data BPS sudah memberikan gambaran sebegitu besar kekurangan penyediaan perumahan bagi masyarakat sehingga perlu adanya suatu kerjasama yang bersifat Win to Win Solution antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi serta Kabupaten/Kota." Data BPS tahun 2010 menyatakan bahwa backlog rumah mencapai 13,6 juta. Jumlah tersebut semakin meningkat mengingat pertambahan rumah tangga baru sekitar 900.000 keluarga per tahun. Kondisi tersebut masih ditambah dengan besarnya jumlah rumah dengan kondisi rusak berat maupun rusak sedang/ringan yang memerlukan perbaikan, antara lain diakibatkan oleh bencana yang banyak terjadi akhir-akhir ini"paparnya.
Dzan juga menambahkan, program-program Kementerian Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan antara lain adalah penyediaan rumah susun sewa, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh (BSPK), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan ini semua bisa berjalan bila setiap unsur dapat bekerja secara sinergis. " Sesuai amanat Undang-Undang Nom Tahun 2011 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta menerapkan kebijakan hunian berimbang sesuai Permenpera No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dan Permenpera No. 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpera No. 10 Tahun 2012" terangnya.
