Bandung, BEDAnews,-
Kisruh pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) masih terus bergulir. Setelah sempat vakum selama 16 tahun, pembangunan proyek patung GWK di pulau Dewata telah dimulai sejak Maret 2013 lalu, namun masih menyisakan sejumlah masalah hingga berujung di ranah hukum.
Pematung kondang I Nyoman Nuarta mengaku telah melaporkan Direktur Utama Edi Sukamto dan Komisaris Ginawan Chondro di PT Multi Matra Indonesia (MMI) atas kasus dugaan penggelapan dan penipuan. “Saya sudah membuat laporan di Polda Bali 19 Desember 2013 lalu, dan kini sudah dalam tahap pemanggilan saksi,” ungkap Nyoman Nuarta di Gallery Nu’Art Setraduta Bandung, Sabtu (15/2).
Kronologis pelaporan itu, kata Nyoman, berawal saat PT MMI menjual saham 100% sahamnya kepada PT Alam Sutra Realty Tbk, akhir Juli 2012 silam. Perlu diketahui PT MMI adalah pemilik 82% saham tanah GWK sementara sisanya sebanyak 18 persen dikuasai BTDC dan PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN). Atas penjualan saham tersebut, karena tanah yang dijanjikan sebanyak 60,7 ha belum semuanya bersertifikat SHGB PT GAIN, maka PT Alam Sutra Realty Tbk baru membayar sebagian uang penjualan saham sebesar Rp. 640 milyar. Sisanya akan dibayar setelah tanah tersebut selesai disertifikasi. Tanggal 2 Agustus 2012, para pemegang saham PT MMI yakni Nyoman Nuarta pemilik 50% saham serta Edi Sukamto dan Ginawan Chondro pemegang 50% saham mengadakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) untuk membahas alokasi pengeluaran terhadap uang Rp. 600 milyar yang diajukan oleh Edi Sukamto selaku Dirut yang rencananya akan digunakan untuk pembayaran pesangon Rp. 8,9 milyar dan Rp. 22,5 milyar untuk sertifikasi tanah. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui alokasi dana yang diajukan oleh Edi Sukamto, dengan catatan semua pengeluaran harus dilaporkan lagi.
Disinilah kekisruhan dimulai. Awal tahun 2013, Direktur PT.GAIN Ersat B. Amidarmo, menerima bukti pembayaran pajak PPH dimana disitu tercantum pemberitahuan ke kantor pajak bahwa Ersat telah menerima pesangon sebesar Rp. 247 juta. “Padahal Ersat sama sekali tidak menerima uang pesangon itu, lagipula saya selalu pemegang saham mengalokasikan dana untuk pesangon PT. GAIN sebanyak Rp.8,8 milyar. Karena ada dugaan penggelapan oleh Edi Sukamto, kasus tersebut dilaporkan Ersat ke Polda Bali,” ujar Nyoman.
Lebih lanjut Nyoman menuturkan, Edi Sukamto sendiri tidak memiliki itikad baik untuk melaporkan penggunaan dana sebesar Rp. 600 milyar dari PT. MMI. Setelah melalui proses panjang dan somasi yang dilakukan oleh pengacara Nyoman, Hotma Sitompoel, akhirnya Edi Sukamto dan Ginawan Chondro melakukan penggunaan dana tersebut. Dalam laporan tesebut, Edi melalui manager keuangannya Wandi Tanu menyatakan, seluruh uang pesangon telah keluar dari PT. MMI padahal baru dibayarkan Rp. 5,9 milyar, sementara sisanya Rp. 3,5 milyar diduga digelapkan. Selain pesangon, masalah sertifikasi tanah GWK yang telah berjalan selama 15 bulan belum juga selesai, hingga PT. Alam Sutra Realty, Tbk complain. Diduga ada penggelapan dana dalam proses sertfikasi tanah sebanyak Rp. 14,67 milyar yang dilakukan Edi Sukamto dan Ginawan, Nyoman Nuarta melapor ke Polda Bali pada 19 Desember 20013. Selain itu, Nyoman juga melaporkan dugaan penggelapan terhadap asset tanah PT. GAIN yakni kavling relokasi seluas 5900 m2 atau 25 kavling yang dibagikan kepada yang tidak berhak sehingga mengakibatkan kerugian hingga Rp. 8 milyar. “Saya berharap banyak kepada pihak polisi agar dapat menuntaskan kasus ini. Saya beri kepercayaan saja kepada polisi untuk melakukan profesionalismenya,” pungkas Nyoman. (Lanie)
