Disebutkannya, jika ada laporan yang merasa keberatan, mekanismenya harus diselesaikan di pengadilan, sesuai dengan Pasal 227 hingga 229 Undang-Undang Pemilu. Panwas dinilainya hanya menindaklanjuti apa yang menjadi keberatan yang dilaporkan para Caleg, yang seharusnya keberatan tersebut disampaikan oleh partai politiknya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Cimahi Handi Dananjaya mengatakan, validasi suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di TPS yang diduga bermasalah tersebut dilakukan untuk mengamankan rekomendasi Bawaslu Jabar, Awalnya, hal itu sudah dijadwalkan sejak Minggu (4/5). Namun karena Panwas tidak memiliki data dan minta pencocokan dilakukan berdasarkan C1 plano.Kemudian berkembang validasi dilakukan dalam bentuk penghitungan ulang sehingga muncul pro-kontra, karenanya saat itu pembukaan kotak suara ditunda.
