Ia menyebut pengaduan terhadap oknum penyidik di Propam Polres Majalengka telah ditindaklanjuti dan sidang kode etik dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
Agus juga menyoroti persoalan administrasi hukum dalam perkara tersebut. Menurutnya, surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tidak pernah diterima kliennya, namun dalam sidang praperadilan yang sempat diajukan dan ditolak, seolah-olah SPDP telah diserahkan kepada R.
“Oknum polisi yang memproses kasus ini justru mengeksploitasi. Sempat dimintai uang Rp200 juta tapi ditolak hingga akhirnya perkara dilanjutkan. Korbannya saja tidak mau dilanjutkan, mau damai,” katanya.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan permintaan fasilitas pribadi selama proses penyelidikan, mulai dari meminta “uang rokok”, durian, hingga fasilitas memancing.
