“Contohnya pendampingan anak korban kekerasan, layanan psikososial bagi anak rentan dan penyediaan makanan darurat. Sebaliknya, rapat koordinasi, perjalanan dinas, pelatihan internal aparatur dan kegiatan administrasi tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai perlindungan anak jika tidak memberi manfaat langsung bagi kelompok sasaran,” jelas Rendy.
Tenaga Ahli Bidang Pendidikan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Mohamad Saefudin, menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor. “Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau satu perangkat daerah,” ujarnya.
Social Policy Specialist UNICEF Indonesia, Adrian Kusuma Pratama, mendorong keseragaman indikator kinerja, khususnya definisi operasional Indeks Perlindungan Anak. Ia menekankan batasan usia anak harus mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, dilengkapi sumber data, metode penghitungan, mekanisme pengumpulan dan proses validasi.
