JAKARTA || Bedanews.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah memperkuat integrasi program perlindungan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Salah satu langkahnya dengan memfinalisasi nomenklatur sub-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai program tematik perlindungan anak agar lebih tepat sasaran dan terukur.
Hal tersebut dibahas pada Rapat Koordinasi Finalisasi Nomenklatur Sub-Kegiatan Tematik Perlindungan Anak dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027–2028 yang digelar secara hybrid, beberapa waktu lalu.
Rapat diikuti sejumlah kementerian serta unit kerja bidang urusan pemerintahan, tim teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), KemenPPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan UNICEF Indonesia.
