Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Pagi di Taman Makam Pahlawan selalu datang dengan keheningan yang berbeda. Di sana, di antara barisan nisan putih yang berbisik pada angin, kita sering lupa bahwa mereka yang bersemayam di bawah tanah dingin itu dulunya adalah manusia-manusia biasa. Bung Tomo dengan suara bergetar yang menyalak dari radio, atau Kiai Hasyim Asy’ari yang menggerakkan santri lewat Resolusi Jihad, bukanlah patung perunggu tanpa rasa. Mereka adalah anak muda yang cemas, petani yang gelisah, dan santri yang merindukan kemerdekaan hakiki. Tepat 10 November 2026, ketika republik ini merayakan usianya yang makin matang, pertanyaan paling jujur menyeruak di kepala: masihkah api itu menyala, atau kita kini hanya merawat abu?
Jika kita menengok jalanan kota hingga sudut-sudut desa hari ini, potret Indonesia bagaikan lukisan surealis yang kontras. Di satu sisi, gedung-gedung jangkung menjulang merajawali, sementara di sisi lain, jeritan rakyat kecil akibat himpitan ekonomi harian terasa begitu nyata. Sosiolog terkemuka, Mochtar Pabottingi, dalam karyanya Merajut Kebangsaan: Menata Masa Depan Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 112), pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar lepas dari penjajah asing, melainkan kemampuan sebuah bangsa untuk menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warganya. Namun, realitas hari ini sering kali menunjukkan jurang lebar antara janji kemerdekaan dan kenyataan di rumput liar kehidupan masyarakat.
Kritis, tentu saja kita harus bersikap kritis. Di era ketika disinformasi bertebaran dan polarisasi sosial kerap dipertontonkan di ruang-ruang digital, semangat kepahlawanan hari ini bergeser bentuk. Pahlawan masa kini bukanlah mereka yang mengangkat bambu runcing, melainkan para guru honorer di pelosok nusantara yang tetap mengajar dengan honor seadanya, para petani yang merawat bumi di tengah krisis iklim, dan para pemuda desa yang berdikari membangun ekonomi komunal tanpa menunggu uluran birokrasi. Sebagaimana diulas oleh sarjana politik asal Australia, Edward Aiticin, dalam risetnya The Politics of Grassroots Resilience in Southeast Asia (Canberra: ANU Press, 2021, hlm. 145), ketahanan nasional yang paling tangguh di kawasan ini selalu berakar dari solidaritas organik masyarakat bawah, bukan dari atas meja kekuasaan.
Namun, refleksi ini tidak boleh berhenti pada romantisme penderitaan. Mengutip pandangan filsuf moral Michael Sandel dalam buku fenomenal beliau, The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020, hlm. 88), kesombongan meritokratis sering kali membuat kaum elit lupa bahwa keberhasilan sosial selalu ditopang oleh kerja kolektif banyak pihak yang kerap tak terlihat. Di sinilah relevansi Hari Pahlawan 2026: mengingatkan kita untuk meruntuhkan tembok-tembok egoisme sektoral, baik di panggung politik, ekonomi, maupun sosial.
Hari Pahlawan bukanlah ritual tahunan untuk mengenang masa lalu yang usang, melainkan cermin besar untuk menatap wajah kita sendiri hari ini. Apakah republik ini sudah berjalan di atas rel kemanusiaan yang dicita-citakan para pendiri bangsa? Jawabannya ada pada kepekaan nurani kita yang masih mau peduli pada sesama. Sebab, merawat Indonesia bukanlah tugas segelintir orang di istana, melainkan kerja cinta kasih setiap warga yang masih percaya bahwa negeri ini indah dan pantas untuk diperjuangkan bersama.***
Penulis adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
