Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, yang mewakili Direktur PEIPD, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa, tidak semua kegiatan pemerintah otomatis masuk program perlindungan anak. Menurutnya, masih ada perbedaan pemahaman antara pusat dan daerah dalam menentukan kegiatan yang benar-benar berkontribusi pada pemenuhan hak anak.
“Dari 88 usulan sub-kegiatan lintas urusan pemerintahan yang ditelaah, hanya sebagian yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan anak dan bersifat layanan. Dalam pembahasan disebutkan sekitar 9 persen memenuhi kriteria awal, namun angka tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui verifikasi final,” jelas Rendy, dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (10/11/2026).
Rendy menambahkan, kegiatan tidak cukup hanya mencantumkan label perlindungan anak. Kegiatan harus memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas, layanan konkret, indikator kinerja, keluaran, serta dukungan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
