“Dengan demikian, capaian perlindungan anak dapat dibandingkan, dipantau dan dievaluasi secara lebih akurat,” jelasnya.
Dari tim teknis SIPD Bangda Kemendagri, Harry Iriawan, menyoroti perlunya penguatan nomenklatur indikator Indeks Perlindungan Anak di SIPD agar dapat dipantau mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
SIPD diharapkan mendukung dashboard pemantauan yang menampilkan indikator, program, alokasi anggaran, dan realisasi di daerah, disertai penguatan pertukaran data antara Kemendagri, Kemensos, KemenPPPA dan Kemenkes.
“Dengan integrasi data, pemerintah dapat mengetahui daerah dengan kesenjangan layanan, program yang belum berjalan, serta ketidaksesuaian antara target, anggaran dan realisasi,” jelas Harry.
Sebagai tindak lanjut, rapat menetapkan finalisasi 88 usulan sub-kegiatan, penyelesaian definisi operasional indikator, serta pemutakhiran nomenklatur dan database SIPD sebagai prioritas. Pemutakhiran nomenklatur berbasis SIPD ditargetkan rampung paling lambat November 2026, kemudian disosialisasikan kepada pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran 2027–2028.
