JAKARTA || Bedanews.com – Pemerintah terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan dana pajak rokok dan cukai hasil tembakau agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Melalui Forum Group Discussion (FGD) antara Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, belum lama ini, pemerintah membahas penyelarasan nomenklatur dan definisi operasional dalam penggunaan dana pajak rokok dan DBHCHT.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, menyampaikan bahwa, penyesuaian kebijakan ini penting agar dana yang terkumpul dari pajak rokok dan cukai tembakau tidak berhenti di tingkat administrasi, tetapi benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk program nyata.
