BANJARBARU || Bedanews.com – Dua perkara pelanggaran hukum dari wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel) disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) melalui Direktorat A untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan restorative Justice (Keadilan Restoratif).
Hal ini setelah dilakukannya ekspose penghentian penuntutan perkara berdasarkan Restorative Justice secara daring oleh Kepala KejaksaanTinggi Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto, S.H, M.H, didampingi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Sugiyanta, S.H, M.H, pada Selasa (11 November 2025).
Diterangkan oleh Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel dalam siaran Pers bahwa, 2 (Dua) perkara yang telah disetujui untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan restorative Justice yaitu:
1. Berasal dari Kejaksaan Negeri Kab. Banjar, Tersangka Ahmad Nurhumaidi Bin M. Yusuf disangka melanggar Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-UndangRI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Lebih, SubsidairPasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
2. Berasal dari Kejaksaan Negeri Kotabaru, Tersangka SARFANI Als. PANI Bin BUKRA yangdisangka melanggar Pasal 362 jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.
