Sesuai ketentuan dalam UU HKPD, dana dari cukai hasil tembakau (DBHCHT) dialokasikan sebesar 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum dan edukasi, termasuk kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta operasi pemberantasan rokok ilegal.
Chaerul Dwi Sapta juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan program antara kementerian dan lembaga terkait, agar langkah-langkah strategis dalam penggunaan DBHCHT oleh pemerintah daerah dapat berjalan selaras dengan kebutuhan di lapangan.
Melalui penyelarasan kebijakan ini, pemerintah berharap pengelolaan dana pajak rokok dan cukai tembakau dapat menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan layanan publik, memperkuat kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertib bagi semua. (Red).
