“Kita ingin dana dari pajak rokok dan cukai tembakau digunakan lebih tepat sasaran untuk kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan penegakan hukum di daerah,” ujar Chaerul, Selasa (11/11/2025).
Menurut Chaerul Dwi Sapta, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa, pajak rokok yang mereka bayarkan sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal positif mulai dari pembiayaan layanan kesehatan, kampanye hidup sehat, hingga operasi pemberantasan rokok ilegal.
Ia menambahkan, penataan ulang ini juga menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mengatur proporsi pembagian dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun, berdasarkan data Kemendagri, dari 38 provinsi di Indonesia, baru 14 provinsi yang telah menganggarkan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan, edukasi dan penegakan hukum. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat sinergi antarinstansi agar pemanfaatan dana ini semakin optimal dan transparan.
