Yoga juga meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Bandung menjawab surat Yayasan Kawaluyaan Pandu terkait pencabutan hak banding Yayasan kawaluyaan Budiasih (YKB).
“Kami meminta Ketua PN Bandung untuk menjawab surat kami dari pencabutan hak banding YKB yang mana berkasnya sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi (PT), kami mohon, agar hal itu dicabut karena YKB tidak punya hak lagi, dan tidak ada legal standingnya,” tegasnya.
Yoga juga menegaskan, akta Nomor 5 milik YKB sudah dibatalkanndan yang berhak itu YKP pemilik akta Nomor 6 dan akta nomor 20, dengan demikian Yayasan Pandulah, satu-satunya yayasan yang berhak untuk mengelola Rumah Sakit Kebonjati, karena semuanya tertera dalam putusan PK MA No.903.
“YKP juga memiliki SK Kemenkumham dan sampai hari ini belum dibatalkan. Berdasarkan SK Kemenkumham itu juga tertera YKP yang berhak memimpin RS Kebonjati,”tuturnya.
