Hingga kini, belum ada penjelasan resmi apakah proses tersebut dibatalkan, ditunda, atau masih menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
Menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) 2011-2013 Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto menilai, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai dasar kebijakan pembukaan kembali seleksi jabatan tersebut.
Menurut Soleman, proses seleksi jabatan strategis negara yang telah melalui tahapan panjang seharusnya tidak berakhir tanpa kejelasan. “Masyarakat berhak mengetahui apakah hasil seleksi sebelumnya dinyatakan batal, ditunda, atau masih menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah. Tanpa penjelasan yang jelas, publik dapat mempertanyakan kepastian hukum dari proses tersebut,” ujarnya melalui keteranga, di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
