Belanja daerah lebih banyak terserap untuk operasional layanan, pemenuhan indikator program, dan pengadaan sistem, sementara investasi perlindungan data seperti audit keamanan, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur digital kerap dianggap sebagai pelengkap.
“Negara dan daerah sama-sama membiayai sistemnya, tetapi abai melindungi isinya,” ujarnya.
Padahal, data kesehatan bukan sekadar angka dan laporan. Data tersebut memuat peta kerentanan biologis masyarakat. Jika bocor, dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, menurunkan kepercayaan publik, hingga melemahkan posisi tawar negara.
Ironisnya, risiko strategis sebesar itu masih dikelola dengan pendekatan proyek, bukan logika pertahanan. Akibatnya, daerah seperti Kota Cirebon kerap menjadi mata rantai terlemah dalam sistem nasional, bukan karena kelalaian, melainkan karena dipaksa bekerja di luar kapasitas perlindungannya.
