Sebagai kota jasa dan wilayah transit, Cirebon melayani pasien lintas daerah dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Data kesehatan yang dikelola bersifat regional, bahkan lintas provinsi. Namun dalam kerangka anggaran nasional dan daerah, Cirebon tetap diperlakukan sebagai daerah dengan kapasitas lokal biasa.
“Puskesmas dan rumah sakit daerah menjadi ujung tombak pengelolaan data strategis, tetapi dukungan anggaran keamanan data nyaris tidak pernah menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD,” kata Rinna.
Ia menambahkan, dalam pembahasan anggaran, isu keamanan data kesehatan sering kalah oleh narasi pembangunan fisik yang lebih kasat mata dan mudah dijual secara politik. Padahal, kebocoran data dapat menimbulkan biaya sosial dan politik yang jauh lebih besar, mulai dari risiko hukum hingga krisis kepercayaan publik.
