Dalam kerangka itu, politik tidak harus ditinggalkan sepenuhnya, tetapi ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbesar manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Kekuatan politik dan sosial NU, menurut Didik, seharusnya digunakan untuk mempercepat modernisasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan warga nahdliyin.
“Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan, menjadikan kekuatan sosial dan politik yang dimiliki untuk mempercepat transformasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nahdliyin,” katanya.
*Tantangan NU Pasca-Muktamar*
Gagasan tersebut pada akhirnya menempatkan NU pada tantangan strategis setelah Muktamar: apakah energi organisasi akan lebih banyak terserap dalam dinamika politik kekuasaan atau dikonsolidasikan untuk memperkuat basis sosialnya.
