Cimahi, BEDAnews-
Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 dikatakan orang menjadi pesta demokrasi yang menjurus pada kapitalis politik. Betapa tidak, banyak kalangan yang menilai Caleg berduitlah yang akan memenangkan pertarungan politik lima tahunan ini. Namun, Dibalik gemerlapnya hajatan demokrasi tersebut, ada yang terlupakan oleh sebagian orang yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pemilu. Sebut saja mereka adalah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Disela-sela proses validasi pergitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Cimahi Rabu (7/5) ada fenomena menarik yang diungkapkan salah seorang mantan anggota PPS di Kota Cimahi. Dia adalah Edi ‘Dotun’ Sunendar, seorang warga Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan yang pernah sepuluh tahun menjadi anggota PPS.”Sungguh menjadi buah simalakama bagi para petugas PPS atau PPK. Disisi lain mereka adalah para pengabdi Negara yang menjadi bidan kelahiran para anggota parlemen, Bupati atau Wali Kota, Gubernur atau Presiden sekalipun, namun disisi lain sebagai seorang petugas yang menjadi penyelenggara, honor yang diterimanyapun sangat tidak sebanding dengan tanggung jawab dan resiko yang dihadapinya, bayangkan dalam sebulan para petugas PPS hanya menerima honor Rp 500 ribu saja, atau anggota PPK yang hanya Rp 1 Juta setiap bulannya,” kata dia sambil mengshisap sebatang rokok kretek favoritnya.
Diapun berkisah, sekitar sepuluh tahun lalu, dirinya ikut ambil bagian sebagai penyelenggara Pemilu di Kelurahannya, saat itu ditengah hituk pikuknya pesta demokrasi, dia dan teman-temannya saat itu, 2014, harus puas dengan honor Rp 80 ribu sebulan. “Saya pikir ini harus menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah, angan heran jika ada oknum yang tergoda dengan iming-iming uang yang disosdorkan oleh oknum-oknum tertentu. Jika mentalnya tidak kuat, bukan mustahil ada yang tergoda,” ucapnya.
Itu soal honor, belum lagi jika ada seorang anggota PPS atau PPK yang tersandung dengan kasus hukum, karena KPU tak menyediakan secara khusus pengacara yang bisa mendampinginya saat berurusan dengan masalah hukum. Bisa dibayangkan jika seorang anggota PPS menjadi tersangka, diadili dan harus menanggung resiko masuk sel. Tentunya selain dia, anak isterinyapun akan menjadi beban baik kehidupan sehari-harinya ataupun nama baiknya dimata masyarakat.
Fenomena yang ada ini seharusnya menjadi bahan evaluasi semua pihak kedepannya, jangan sampai lima tahun kedepan, tak ada yang mau menjalankan tugas sebagai pelaksana demokrasi ditingkat Kelurahan atau Kecamatan.”Bayangkan jika nantinya tidak ada yang mau menjadi petugas pelaksanaan pemilu ditingkat Kelurahan/Desa atau di Kecamatan,” ulasnya.
Hal yang sama mungkin juga terjadi pada petugas pengawas lapangan (PPL). Bukan tidak mungkin jika ada iming-iming dari oknum tertentu akan tergiur pula. Saat terjadinya pelanggaran mungkin saja sang PPL akan tutup mata atas kondisi yang ada. Jika hal hal demikian tidak menjadi bahan perenungan dan evaluasi, apa jadinya pelaksanaan pesta demokrasi ini. Padahal dipundak merekalah akan lahir para anggota legislatif, Kepala Daerah atau Presiden. “Saya kira hal-hal tersebut harus menjadi bahan bagi pemerintah untuk menemukan solusinya, atau di daerah bagaimana para anggota legsilatif memberikan dorongan anggaran bagi kesejahteraan para petugas PPS ataupun PPK, jika kesejahteraan mereka diperhatikan sedikitnya akan menjadi benteng bagi petugas PPS atau PPK untuk tidak cepat tergoda dengan hal-hal negatif. Tentu saja dibarengi dengan gemblengan mental yang cukup agar mereka menjadi tahan atas godaan yang menghantuinya, mudah-mudahan saja hal ini akan membuka mata semuanya ” katanya mengkahiri obrolan. (bun)
