Keputusan DPR untuk mempertahankan Polri di bawah Presiden dapat dibaca dalam kerangka tersebut. Namun kriminologi modern juga mengingatkan bahwa, struktur bukanlah jawaban atas seluruh persoalan.
Tantangan utama kepolisian sering kali berakar pada dimensi yang lebih mendasar, yakni budaya organisasi, transparansi penggunaan diskresi, konsistensi prosedur, hingga efektivitas mekanisme pengawasan. Dalam perspektif kriminologi kritis, problem institusional jarang semata soal aturan formal, melainkan praktik keseharian kekuasaan.
Dalam konteks ini, teori legitimasi yang dikembangkan Tom Tyler (2006) menjadi relevan. Legitimasi kepolisian, menurut Tyler, lahir bukan terutama dari kekuatan koersif, melainkan dari pengalaman publik terhadap keadilan prosedural (procedural justice). Ketika warga merasa diperlakukan adil, transparan, dan konsisten, kepercayaan tumbuh lebih stabil.
