“Apa yang diajukan dalam praperadilan tersebut bukan lagi menguji aspek formil, tetapi sudah menyentuh substansi kepemilikan lahan, legalitas izin, bahkan sampai pada siapa yang berhak atas objek kebun. Ini jelas masuk dalam pokok perkara dan bukan domain praperadilan,” tegas Pitra.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, sengketa terkait legalitas lahan, izin usaha, maupun hak kepemilikan adalah ranah pembuktian dalam sidang pokok perkara di pengadilan, bukan diuji melalui mekanisme praperadilan.
Petisi Ahli juga menilai bahwa, upaya menggiring isu legalitas kepemilikan kebun sawit ke dalam praperadilan berpotensi menyesatkan dan dapat mengaburkan fokus penegakan hukum pidana yang sedang berjalan.
“Jika praperadilan dipaksakan untuk mengadili substansi perkara, maka hal ini berbahaya bagi sistem hukum kita. Karena praperadilan bukan forum untuk mengadili benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana, melainkan hanya menguji prosedur,” lanjutnya.
